Prosedur dan Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin berkomitmen memberikan pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pemohon merasa tidak puas terhadap informasi yang diberikan oleh PPID Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, pemohon dapat menempuh mekanisme keberatan hingga penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi.
Tahapan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
1. Ketidakpuasan atas Informasi
Pemohon dapat mengajukan keberatan apabila tidak puas terhadap informasi yang diberikan, permohonan informasi ditolak, informasi tidak diberikan atau tidak lengkap, maupun tidak memperoleh tanggapan dari PPID FK Unhas.
2. Mengajukan Keberatan
Keberatan disampaikan secara tertulis kepada Atasan PPID FK Unhas paling lambat 30 hari kerja setelah ditemukannya alasan keberatan. Pemohon perlu menyampaikan alasan keberatan serta melengkapi dokumen pendukung yang diperlukan.
3. Tanggapan Atasan PPID
Atasan PPID memberikan tanggapan secara tertulis paling lambat 30 hari kerja sejak keberatan diterima. Apabila pemohon menerima dan puas terhadap tanggapan tersebut, proses penyelesaian dinyatakan selesai.
4. Mengajukan Sengketa ke Komisi Informasi
Apabila tanggapan Atasan PPID belum memuaskan atau tidak terdapat tanggapan dalam jangka waktu yang ditentukan, pemohon dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi yang berwenang paling lambat 14 hari kerja setelah menerima tanggapan tertulis atau setelah berakhirnya batas waktu pemberian tanggapan.
5. Verifikasi dan Registrasi
Komisi Informasi akan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan permohonan beserta dokumen pendukung. Permohonan yang memenuhi ketentuan selanjutnya diproses sesuai mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik.
6. Mediasi dan/atau Ajudikasi Nonlitigasi
Sengketa informasi publik diproses melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi sesuai dengan kewenangan Komisi Informasi. Mekanisme ini merupakan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
7. Putusan/Penyelesaian
Apabila mediasi mencapai kesepakatan, hasilnya dituangkan dalam kesepakatan atau putusan mediasi. Apabila sengketa tidak dapat diselesaikan melalui mediasi, penyelesaian dilakukan melalui mekanisme ajudikasi nonlitigasi.
Dokumen yang Perlu Disiapkan
Pemohon perlu menyiapkan identitas pemohon berupa fotokopi KTP atau kartu identitas lain yang sah; salinan permohonan informasi yang sebelumnya telah diajukan kepada PPID; bukti atau tanda terima permohonan informasi; jawaban PPID atau pemberitahuan tertulis apabila tersedia; surat atau formulir keberatan yang telah diajukan kepada Atasan PPID; tanggapan Atasan PPID apabila tersedia; surat kuasa apabila pemohon diwakilkan; serta bukti pendukung lain yang relevan.
Dasar Hukum
Prosedur penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana dicantumkan pada materi PPID FK Unhas mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
Melalui mekanisme ini, PPID Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin berupaya memastikan hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik sekaligus menyediakan jalur keberatan dan penyelesaian sengketa apabila pelayanan informasi yang diterima belum memenuhi harapan.